Washington, DC – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengonfirmasi bahwa pengiriman 1.800 bom MK-84 seberat 2.000 pon (sekitar 907 kg), yang dipesan oleh Israel, sudah dalam perjalanan menuju negara tersebut. Pernyataan Trump ini disampaikan melalui media sosial Truth Social, menyusul keputusan Pentagon untuk mencabut penangguhan pengiriman amunisi yang diberlakukan pada Mei 2024 oleh pemerintahan Presiden Joe Biden.
Menurut laporan dari situs berita Amerika Serikat, Axios, penundaan tersebut dicabut setelah pejabat Israel diberitahu oleh Pentagon pada Jumat, 24 Januari 2025. Bom seberat 2.000 pon tersebut, yang sebelumnya disimpan di Amerika Serikat, diperkirakan akan segera dikirimkan dalam beberapa hari mendatang.
Latar Belakang Penundaan Pengiriman Bom ke Israel
Penundaan pengiriman bom ini diberlakukan pada Mei 2024 sebagai bentuk protes terhadap tindakan militer Israel di Rafah, sebuah kota di Jalur Gaza bagian selatan. Kebijakan tersebut menambah ketegangan dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Israel, terutama terkait dengan kekhawatiran terhadap potensi korban sipil di Gaza akibat serangan militer Israel.
Kepala Otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, memanfaatkan penundaan tersebut untuk meraih dukungan politik dari anggota parlemen Republik AS yang mengkritik sikap pemerintahan Biden. Meskipun penundaan ini dilakukan karena masalah kemanusiaan, banyak pihak di Israel dan AS yang menganggapnya sebagai tekanan terhadap kebijakan Israel.
Hubungan AS-Israel dan Dampak Penundaan Pengiriman Bom
Penundaan pengiriman bom ini menjadi salah satu krisis terbesar dalam hubungan Amerika Serikat dan Israel dalam beberapa waktu terakhir. Meskipun akhirnya penangguhan itu dicabut, situasi ini menunjukkan ketegangan yang terjadi terkait kebijakan luar negeri AS terhadap Israel, terutama dalam hal tindakan militer yang berisiko menimbulkan korban sipil.
Dengan keputusan Pentagon untuk melanjutkan pengiriman amunisi ke Israel, banyak yang memandang ini sebagai langkah yang akan meredakan ketegangan politik dalam negeri AS dan mempertahankan hubungan strategis antara kedua negara.
